Bagi sebagian orang, Jakarta mungkin merupakan kota tujuan untuk mengubah nasib. Tidak jarang orang yang selepas sekolah atau kuliah, merantau ke ibu kota untuk mencari nafkah.
Jakarta sendiri boleh dibilang identik dengan gedung-gedung tinggi dan modern. Banyak bisnis atau perusahaan besar berada di sana. Para pejabat inti negara semuanya bertugas di kota yang dulu bernama Batavia itu.
Namun, berlawanan dengan semua kenyataan itu, penduduk miskin di Jakarta tidak bisa dibilang tidak sedikit. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, per September 2021 jumlahnya mencapai 498.290 ribu orang.
Jumlah tersebut memang menurun sedikit (0,05 persen) jika dibandingkan data per Maret 2021 yang mencapai mencapai 501.920 ribu penduduk miskin. Penurunan tersebut tentu tak berdampak signifikan.
Namun, Kepala BPS DKI Jakarta, Anggoro Dwitjahyono mengklaim bahwa pihaknya telah berupaya menjaga stabilitas harga dan peningkatan daya beli masyarakat. Ia juga mengklaim bahwa pendapatan masyarakat secara umum meningkat.
Klaim tersebut didasarkannya pada laju inflasi yang menurutnya stabil pada periode Maret-September 2021, yakni 0,26 persen, dan selama beberapa bulan terjadi deflasi sehingga menurut dia, masyarakat miskin masih mampu membeli barang untuk kebutuhan dasar.
Sedangkan untuk peningkatan daya beli, Anggoro mendasarkan klaimnya dengan data rata-rata pengeluaran per kapita masyarakat miskin yang naik sebesar Rp11.282 dari Rp684.367 menjadi Rp695.649.
Anggoro juga mengklaim bahwa pertumbuhan ekonomi di Jakarta membaik, serta berdampak terhadap pertumbuhan angkatan kerja baru pada periode Agustus 2020 hingga Agustus 2021, di mana lapangan kerja di Jakarta mengurangi 42 ribu pengangguran.
"Setelah setahun pandemi yang menyebabkan naiknya angka kemiskinan, untuk pertama kalinya angka kemiskinan di Jakarta turun," kata Anggoro.
Pada Agustus 2020 hingga Agustus 2021, kata Anggoro, lapangan kerja menyerap 36 ribu tenaga kerja baru sehingga ada 78 ribu serapan tenaga kerja di Jakarta. Dari total jumlah itu, sebanyak 46 ribu pekerja di antaranya masuk di sektor formal.
"Program bantuan sosial oleh Pemerintah Pusat dan Pemprov DKI Jakarta turut mengurangi risiko menjadi penduduk miskin," kata Anggoro.
Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar mengacu pada standar yang ditetapkan Bank Dunia.
Dengan konsep itu, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan, bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.
Artikel Menarik Lainnya:
- Ditanya soal Rujuk dengan Gading Marten, Gisel: Tidak Pernah Bilang Tidak Mau
- Putus dari Gisel, Wijin Duet Bareng Gading Marten, Nyanyikan 'Pergilah Kasih'
- Gading Marten Tiba-tiba Singgung Konten Duka, Dua Nama Artis Langsung Jadi Sorotan
