Perihal semangat memberantas korupsi, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati punya semangat yang sama. Itu diungkapkan oleh Mahfud.
Mahfud menyampaikan hal tersebut setelah pertemuan dengan jajaran Kemenkeu di kantor Kemenko Polhukam untuk memutakhirkan informasi satu sama lain terkait transaksi mencurigakan yang diduga tindak pidana pencucian uang (TPPU) di tubuh kementerian tersebut.
"Saya dengan Menteri Keuangan itu sangat dekat, punya semangat yang sama, kalau tidak bisa dibilang sama persis, hampir sama. Itu punya semangat memberantas korupsi," kata Mahfud jumpa pers yang disiarkan kanal YouTube resmi Kemenko Polhukam, INDOZONE melansir dari ANTARA, Sabtu (11/3/2023).
Baca Juga: Soal Transaksi Rp300 T, PPATK Sudah Serahkan ke Kemenkeu
Hadir mewakili Kemenkeu adalah Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Sekretaris Jenderal Heru Pambudi, dan Inspektur Jenderal Awan Nurmawan Nuh, sementara Mahfud didampingi Deputi III Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenko Polhukam Sugeng Purnomo.
Mahfud memaparkan, bahwa dalam beberapa kesempatan, Sri Mulyani kerap memperlihatkan semangat pemberantasan korupsi melalui berbagai kebijakannya maupun laporan-laporan yang disampaikan dalam sidang Kabinet Indonesia Maju.
"Saya juga mendukung itu dan selalu berbicara, selalu memberi tanda-tanda senyum bahwa itu cocok gitu. Kalau ada pembicaraan yang sangat keras, karena kami punya semangat yang sama untuk memberantas korupsi," ujarnya.
Oleh karena itu, Mahfud menegaskan, langkahnya mengemukakan temuan transaksi mencurigakan di tubuh Kemenkeu berdasarkan laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sejalan dengan harapan dan dukungannya kepada Menkeu Sri Mulyani.
Mahfud menjelaskan, Sri Mulyani tidak bisa hadir langsung karena jadwal yang berhalangan antara satu sama lain. Menurut Mahfud, Sri Mulyani baru mendarat dari Yogyakarta, sedangkan dirinya harus segera bersiap melakukan keberangkatan kunjungan kerja ke Australia pada besok lusa.
"Kita sepakati bersama Pak Wamen saja, bahwa kita membangun komitmen hari ini," katanya.
Dalam pertemuan tersebut, Mahfud mengaku telah menyampaikan dan membicarakan mengenai temuan oleh PPATK mengenai transaksi mencurigakan mencapai Rp300 triliun di tubuh Kemenkeu pada rentang waktu 2009-2023 yang melibatkan sekitar 467 pegawai.
Mahfud berencana mengajak aparat penegak hukum, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung (Kejagung) maupun Polri untuk mengusut temuan tersebut sembari memberi batas waktu agar proses pengusutan tidak mandek.
Sementara itu, Wamenkeu Suahasil Nazara menyatakan, Kemenkeu berkomitmen penuh untuk bekerja sama dalam pengusutan dugaan TPPU di tubuh lembaganya tersebut.
Baca Juga: Terbukti Bikin Pelanggaran Disiplin Berat, Rafael Alun Bakal Dipecat dari ASN
