Vaksin Nusantara yang diprakarsai oleh mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menuai kontroversi.
Belum lagi mendapat izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), vaksin tersebut malah sudah diujikliniskan kepada sejumlah anggota DPR RI di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta, hari Rabu (14/4/2021).
Agar tidak memunculkan kegaduhan dan polemik yang berkepanjangan yang bisa meresahkan masyarakat, Kepala Staf TNI AD (Kasad) Jenderal Andika Perkasa perlu bersikap mengenai proses pembuatan Vaksin Nusantara di RSPAD Jakarta tersebut.
Hal itu disampaikan oleh Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane.
Neta menilai, dengan adanya sikap tegas dari Kasad, nasib Vaksin Nusantara semakin jelas dan publik menjadi teryakinkan.
"Sikap tegas Kasad ini diperlukan setelah adanya surat Kepala RSPAD Dr. A. Budi Sulistya yang ditujukan ke Kasad dengan tembusan Wakasad, Irjenad, Asintel Kasad, Kapuskesad, Waka RSPAD, dan Kadispenad," ujar Neta dalam keterangan tertulis yang diterima Indozone, Kamis (15/4/2021).
Uji klinis tahap II vaksin gagasan Terawan ini menjadi sorotan setelah sejumlah kalangan, termasuk BPOM, mengkritisinya.
"Agar kegaduhan tidak berkembang menjadi keresahan masyarakat, DPR perlu bersikap, mengingat sejumlah anggotanya ikut hadir di RSPAD untuk mendapatkan Vaksin Nusantara. DPR mesti terbuka kepada rakyat, apa sesungguhnya yang terjadi dengan para anggotanya setelah hadir di RSPAD," kata Neta.
Berdasarkan informasi yang diperoleh IPW, surat Kepala RSPAD yang ditujukan ke Kasad berisi empat poin.
Pertama, sehubungan dengan informasi yang beredar di media sosial terkait pemberian Vaksin Nusantara di RSPAD Gatot Soebroto, dilaporkan bahwa penelitian fase ke-2 tengah dalam proses penyiapan. Ethical clearance sedang dalam proses pembahasan di Komite Ethic RSPAD Gatot Soebroto.
Selain itu, pihak RSPAD menekankan kepada tim peneliti untuk mengikuti tahapan penelitian serta strick pada kriteria inklusi & eksklusi penelitian demi validitas penelitian.
Kedua, banyak pejabat publik, anggota DPR dan masyarakat yang meyakini bahwa vaksin tersebut bagus (padahal masih dalam proses penelitian).
Ketiga, apabila ada pejabat publik, politisi, dan masyarakat yang akan diambil darahnya, berarti hal tersebut baru berupa pengambilan sampel dan bukan pemberian vaksin Nusantara. Proses dari pengambilan sampel sampai pemberian sel dendritik rata-rata memakan waktu 7-8 hari.
Sampel yang diambil dan tidak memenuhi kriteria inklusi kami tekankan kepada peneliti untuk tidak dimasukkan dalam sampel penelitian.
