Guna menghindari adanya joki vaksinasi yang baru-baru ini terjadi, pemerintah disebut perlu memperketat skrining serta meningkatkan pengawasan dan keamanan di setiap tempat vaksinasi.
Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Samarinda Deni Hakim Anwar, Minggu (26/12), melihat peristiwa tersebut yang terjadi belakangan ini.
Selama ini hanya dianjurkan 2 kali dan rencana 3 kali untuk booster, lebih dari itu kan belum ada uji klinisnya," kata Deni di Samarinda, dikutip dari ANTARA
Untuk diketahui, sebelumnya sempat beredar kabar adanya joki vaksinasi di Sulawesi Selatan yang mengaku telah divaksinasi hingga belasan kali.
Baca juga: Satgas TNI Berikan Kado Natal untuk Anak-anak di Lanny Jaya Papua: Mereka Gembira
"Kalau benar dia divaksinasi 16 kali pasti secara medis ada efeknya. Efeknya pun akan dilihat berdasarkan kekuatan anti bodi dalam tubuhnya," tuturnya.
Deni juga menyebutkan perlu adanya tindak lanjut untuk mencegah munculnya joki vaksinasi lainnya mengingat antibodi setiap orang memiliki batasan sendiri.
"Untuk mencegah itu semua kita menganjurkan pelaku vaksinasi diskrining secara benar. Harus yang bersangkutan sesuai nama dan NIK yang terdaftar yang boleh divaksinasi," ujarnya.
Ia pun mengaku skrining di Kota Tepian Samarinda selama ini sudah berjalan bagus dan tidak ditemukan adanya joki vaksinasi.
"Mudah-mudahan kita di Kaltim atau di Samarinda khususnya tidak ada kasus seperti ini," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda Ismid Kusasih menyatakan untuk menghindari joki vaksinasi dengan mencocokkan antara yang ingin divaksinasi dengan data yang terdaftar untuk melakukan vaksinasi.
"Masyarakat mestinya tau bahwa vaksin itu adalah untuk kekebalan dirinya. Jadi jangan sampai melakukan hal-hal seperti itu karena rugi bagi dirinya dan juga membahayakan joki vaksinasi itu sendiri," ucapnya.
