Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui pengerjaan proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara melibatkan tenaga kerja asing sebagai mandor atau pengawas. Menurutnya, pelibatan mandor asing itu sudah diusulkan dalam sejumlah rapat terkait proyek pengerjaan IKN Nusantara.
Mesi demikian, Jokowi mengatakan pelibatan mandor asing itu dilakukan dalam jumlah terbatas. Hal ini bertujuan agar hasil proyek IKN dapat sesuai seperti yang diharapkan.
"Nanti kalau jelek gimana kualitasnya? Kalau hanya 1-2 yang mengarahkan, yang bisa mengontrol, mengawasi, supaya hasilnya bisa kualitas baik, kenapa tidak?" ujar Jokowi di Pasar Menteng Pulo, Jakarta Selatan, Kamis (15/6/2023).
Baca Juga: Presiden Jokowi Janji Bangun 8 Lapangan Sepak Bola Baru di IKN, Semuanya Dibiayai FIFA!
Presiden menekankan, pelibatan mandor asing itu tidak berkaitan dengan upaya menggaet investasi asing dalam proyek IKN Nusantara. Hal ini murni dilakukan untuk memastikan kualitas proyek ibu kota baru tersebut.
"Kita ingin menaikkan level kualitas kita. Jangan sampai nanti hasilnya kayak SD Inpres, mau?" kata Jokowi.
Dalam Rapat Kerja bersama Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, Jumat (9/6/2023) pekan lalu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengaku terpaksa harus menggunakan orang asing untuk mengawasi kualitas proyek di IKN Nusantara.
Baca Juga: Momen Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana Bermalam di Kawasan Inti IKN
"Kualitas pekerjaan itu menjadi kunci. Oleh karena itu, saya sudah lapor Pak Presiden, pengawas itu kita dengan terpaksa, dengan segala hormat, kita pakai bule-bule untuk menjaga kualitas. Jadi jangan nanti Istana Presiden itu jadi tapi kualitasnya tidak bagus," ujar Luhut saat itu.
Luhut yang juga Ketua Satgas Percepatan Investasi di IKN itu menjelaskan telah mengidentifikasi rencana pengembangan, skema insentif dan model bisnis, hingga status tanah di IKN untuk ditawarkan kepada para investor.
IKN Nusantara dibangun dengan landasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang resmi disahkan pada 18 Januari 2022.
Artikel Menarik Lainnya:
