Pemerintah Pusat terus 'menggoreng' pelaksanaan pemindahan Ibu Kota Negara ke di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.
Kali ini Panitia antar kementerian menggelar rapat tentang Badan Otoritas Persiapan, Pemindahan, dan Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).
Membahas hal tersebut, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menjelaskan untuk penunjukkan badan otoritas diharapkan bukan berasal dari birokrat.
"Kita sepakat jangan birokrat. Kalau bisa kasih profesional biar cepet," ujar Luhut usai mengikuti rapat di Gedung Bappenas, Jumat (15/11).
Ia juga memastikan bahwa seluruh perencanaan pemindahan Ibu Kota Baru bisa selesai dalam kurun waktu satu tahun. Sehingga pembangunan selama tiga tahun dinilainya cukup. Sehingga akhir atau awal tahun 2021, sudah dilakukan pembangunan konstruksi.
"Kita berharap tahun depan sudah mulai. Akhir tahun depan atau awal 2021," ungkapnya. (NS)