Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie meminta agar seorang calon presiden (capres) yang dipilih maju untuk Pilpres 2024 tidak hanya berdasarkan tingkat popularitasnya alias elektoral saja.
Merespon hal tersebut, Politisi Partai Golkar Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan, pernyataan politisi senior partai itu sebagai bukti kekompakan di dalam tubuh partai. Seluruh 'mesin' partai akan bekerjasama untuk memenangkan Golkar di 2024.
"Semua pesannya sama. Pesan Pak Ical, seperti juga pesan Ketum Airlangga, Pak Akbar Tanjung, Pak JK, Pak Luhut, Pak Agung dan senior lainnya, juga pimpinan DPP PG dan DPD PG I dan II semuanya," kata Melki kepada wartawan, Senin (2/1/2023).
Baca Juga: Survei Charta Politika: Elektabilitas Ganjar Masih Unggul dari Anies dan Prabowo
Melki menambahkan, kekompakan itu juga terlihat pada perayaan ulang tahun Golkar, pada bulan Oktober lalu. Seluruh elit partai berkumpul dan memberikan dukungannya untuk memenangkah partai. Bahkan saat itu, Presiden Joko Widodo, dan beberapa Ketua Umum partai lain juga ikut hadir.
Sampai saat ini juga Golkar mantap untuk mengajukan Ketum Airlangga sebagai Capres Golkar di 2024. Ketum Airlangga memiliki jam terbang dan pengalaman tinggi, terkhusus sebagai Menko Perekonomian.
“Hasil kerjanya dirasakan oleh masyarakat," tutur Melki.
Baca Juga: Simulasi Paslon Versi Charta Politika: Ganjar-Prabowo Paling Diminati Pemilih
Sementara Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago mengungkapkan popularitas tidak lantas menjadi satu-satunya ukuran dalam menentukan calon pemimpin bangsa. Popularitas dan elektabilitas calon pemimpin bangsa juga harus dibarengi dengan kompetensi dan kapasitas sebagai pemimpin.
“Saya sependapat dengan Aburizal Bakrie bahwa kita tidak cukup hanya dengan racikan elektoral untuk menjadi barometer dalam memutuskan calon presiden," urai dia.
Menurutnya, popularitas dan elektabilitas calon pemimpin bangsa juga harus dibarengi dengan kompetensi dan kapasitas sebagai pemimpin yang negarawan. Jika hanya mengandalkan elektabilitas tanpa kapasitas, dikhawatirkan akan memunculkan masalah bangsa di kemudian hari.
"Di satu sisi, elektabilitas menjadi penting karena menjadi modal untuk menang. Tapi di sisi lain, ketika mereka tidak punya kompetensi, tidak punya kapasitas menjadi pemimpin, negarawan yang bisa mengayomi seluruh lapisan elemen warga negara. Itu juga akan menjadi masalah di kemudian hari," ujarnya.
