Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengatakan, peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia merupakan momentum reflektif bagi seluruh negara dan bangsa dalam menghormati dan memajukan HAM secara universal.
Wapres menuturkan, bagi Indonesia, yang saat ini sedang berjuang untuk pulih dari krisis, pemenuhan HAM merupakan tujuan dari pelaksanaan pembangunan.
“Pada hakikatnya, pemulihan dan pembangunan yang ingin kita realisasikan bertujuan untuk menjaga keberlanjutan hak-hak dasar manusia dari krisis ekonomi, krisis pangan, krisis energi, maupun dari dampak perubahan iklim,” kata Wapres Ma’ruf Amin saat menghadiri Puncak Peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia ke-74 Tahun 2022, di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (12/12/2022).
Baca Juga: Munas HIPMI Ricuh, Wapres: Calon Pemimpin Harus Dapat Kendalikan Diri
Selain itu, Wapres juga memberikan tiga arahan terkait pemenuhan HAM di Indonesia. Pertama, Wapres meminta agar segenap elemen pemerintahan menempatkan setiap kebijakan dalam konteks pemajuan, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM.
“Kita tegakkan kesetaraan untuk semua orang tanpa terkecuali,” ujar Wapres.
Baca Juga: Ingin Pulihkan Ekonomi Nasional, Wapres Maruf Amin Minta Pihak Terkait Fokus Hal Ini
Kedua, dalam konteks keindonesiaan yang majemuk, penting sekali untuk tetap menegakkan nilai dan praktik toleransi, moderasi, dan kesetiakawanan sesama warga bangsa.
“Sikap dan perilaku intoleransi hanya menyebabkan runtuhnya sendi-sendi hak asasi manusia,” jelas Wapres.
Terakhir, sikap yang berimbang antara HAM dan kewajiban asasi manusia harus ada, karena tidak ada hak yang bebas dan absolut.
“Harus ada rambu-rambu dalam menerapkan konsep HAM dalam konteks keindonesiaan, kemanusiaan dan kebangsaan,” tutur Wapres.
Dalam konteks harmonisasi kewajiban dan hak asasi manusia ini, Wapres menilai bahwa Kementerian Hukum dan HAM berperan penting sebagai penjaga pemajuan HAM bagi semua orang tanpa melupakan kewajiban asasi manusia.
Mengakhiri sambutannya, Wapres mengapresiasi lembaga negara dan pemerintah daerah yang meraih penghargaan sebagai Kabupaten/Kota Peduli HAM, Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Pelayanan Publik Berbasis HAM, dan Instansi Responsif dalam Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM.
